Otoritas_News.Com // MESUJI-Lampung- 15 Desember 2025 – Kabar kurang menyenangkan menghampiri masyarakat Kabupaten Mesuji di penghujung tahun ini. Warga yang hendak mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan melalui jalur Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai pemerintah daerah kini harus gigit jari. Layanan pendaftaran dikabarkan telah ditutup karena kuota yang tersedia sudah penuh, bahkan melebihi target.
Kekecewaan ini dirasakan langsung oleh warga yang mendatangi loket pelayanan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mesuji. Niat hati ingin mendapatkan jaminan kesehatan gratis, mereka justru mendapatkan informasi bahwa pengaktifan kepesertaan baru sulit dilakukan.
Seorang staf pelayanan Dinas Sosial yang bertugas di loket menjelaskan situasi pelik ini kepada warga. Ia mengungkapkan bahwa beban anggaran untuk tahun 2025 sudah mencapai batas maksimal.
“Bagi peserta BPJS yang baru akan mendaftar akan sulit diaktifkan lantaran kuota BPJS tahun 2025 ini sudah penuh,” ujar staf tersebut saat melayani antrean warga.
Lebih lanjut, pihak Dinas Sosial menjelaskan bahwa angka kepesertaan aktif yang ditanggung pemerintah daerah telah menyentuh angka 25.000 jiwa. Jumlah ini tidak hanya memenuhi target, tetapi telah melampauinya, sehingga menyebabkan pemerintah daerah memiliki tunggakan utang yang harus dibayarkan kepada pihak BPJS Kesehatan.
Kondisi ini memukul telak masyarakat kurang mampu yang belum tercover layanan kesehatan gratis. Akibat kebijakan ini, warga yang sakit mau tidak mau harus berobat melalui jalur umum dan membayar biaya pengobatan secara mandiri yang dirasa sangat memberatkan.
“Sangat kecewa. Karena kalau tidak ada BPJS, kami harus bayar terus kalau mau berobat. Padahal ekonomi sedang sulit,” keluh salah satu warga yang gagal mendaftar di lokasi.
Menanggapi situasi krisis ini, gelombang protes dan permintaan dari masyarakat mulai bermunculan. Warga mendesak Pemerintah Kabupaten Mesuji dan pihak terkait untuk segera mencari solusi, salah satunya dengan menambah anggaran dan kuota BPJS gratis (PBI).
Masyarakat berharap akses kesehatan sebagai hak dasar tidak terputus hanya karena masalah administrasi kuota, mengingat kebutuhan akan layanan kesehatan di Mesuji masih sangat tinggi.
