Otoritas-News.Com // MESUJI – Kebijakan tegas yang diambil oleh Kepala Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Lampung, kini tengah menjadi sorotan hangat. Pasalnya, sang kepala desa diduga memberikan ultimatum keras kepada jajaran aparatur desa yang membidangi penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk menuntaskan target penagihan paling lambat akhir Juni.
Berdasarkan informasi yang dihimpun pada Jumat, 3 Juli 2026, himbauan tersebut dinilai sangat menekan.
Kepala Desa menegaskan bahwa apabila penarikan pajak dari warga tidak berjalan seratus persen (100%), maka aparatur desa yang terlibat diminta untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya.
Tidak hanya itu, pihak pemerintah desa juga akan segera mengumumkan evaluasi kinerja bagi aparatur yang dianggap tidak mampu mengumpulkan PBB tepat waktu.
Himbauan yang terlampau tegas ini rupanya memicu gelombang kekecewaan dan keluhan di tingkat bawah. Sejumlah aparat desa yang bertugas langsung di lapangan mengaku merasa tertekan atas tuntutan tersebut, mengingat kondisi di lapangan tidak selalu berjalan mulus.
Berdasarkan lampiran dokumen dalam file yang menunjukkan tindak lanjut nyata dari ultimatum tersebut.Dalam pesan tersebut, akun bernama “Pak Kades²” meminta pembuatan papan pengumuman untuk perekrutan Ketua Rukun Kampung (RK) baru dari RK 1 sampai dengan RK 5.
Lebih lanjut, dibuktikan sebuah Surat Pernyataan Pengunduran Diri bermaterai per tanggal 1 Juli 2026 yang ditandatangani oleh salah satu Ketua RK berinisial NH , selaku Ketua RK 02 Desa Budi Aji.
Fenomena pengunduran diri ini diduga kuat merupakan buntut langsung dari tekanan pemenuhan target PBB yang dibebankan kepada mereka.
Sampai berita ini diturunkan, kebijakan kontroversial tersebut masih memicu polemik internal di lingkungan aparatur Desa Budi Aji, sementara warga dan pihak terkait berharap ada solusi yang lebih persuasif tanpa harus mengorbankan keharmonisan kerja di pemerintahan desa.
