Otoritas_News.com // MESUJI – Pelaksanaan proyek Rehabilitasi Balai Desa di Desa Mukti Karya, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji, mulai menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Pasalnya, anggaran Dana Desa (APBDes) tahun 2025 yang mencapai Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dinilai tidak wajar jika dibandingkan dengan progres fisik di lapangan yang hanya berupa susunan bata merah tanpa atap.
Berdasarkan pantauan di lokasi pada Kamis (12/12/2025), bangunan yang disebut sebagai proyek rehabilitasi tersebut tampak masih setengah jadi. Bangunan hanya terdiri dari tiang-tiang beton dan dinding bata merah yang masih polos (belum diplester), tanpa adanya konstruksi atap maupun penyelesaian akhir lainnya.
Kejanggalan Anggaran dan Volume Pekerjaan.
Merujuk pada papan nama kegiatan yang terpasang di lokasi, proyek ini memiliki volume 7,5 x 14 meter. Namun, kondisi fisik yang ada memicu dugaan adanya penggelembungan dana atau ketidaksesuaian spesifikasi.
“Kalau melihat bangunannya yang hanya sebatas bata merah seperti itu tanpa ada atap atau finishing lainnya, anggaran Rp 100 juta terasa sangat fantastis dan tidak masuk akal. Publik berhak bertanya, kemana sisa dananya?” ujar salah satu pengamat kebijakan pembangunan daerah yang enggan disebutkan namanya.
Masyarakat setempat mulai mempertanyakan efektivitas penggunaan Dana Desa (DD) yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan dan fasilitas publik yang fungsional.
Dengan kondisi bangunan tanpa atap, Balai Desa tersebut praktis tidak dapat digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan, sehingga asas manfaat dari proyek ini dinilai nihil untuk sementara waktu.
Terkait temuan ini, masyarakat mendesak Inspektorat Kabupaten Mesuji dan dinas terkait untuk segera turun ke lapangan guna melakukan audit investigasi. Hal ini penting untuk memastikan apakah terjadi penyimpangan anggaran ataukah ada kesalahan dalam perencanaan teknis.
Transparansi penggunaan Dana Desa sangat diperlukan agar uang negara benar-benar terserap dengan tepat sasaran dan tidak menjadi ladang keuntungan bagi oknum tertentu dengan dalih pembangunan fisik.
