Otoritas-News.com // MESUJI, 1 September 2025 – Sejumlah jurnalis yang tergabung dalam kerja sama publikasi dan advetorial (ADV) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mesuji menyampaikan keluhan serius terkait penundaan pembayaran honorarium publikasi yang telah terbit sejak tiga bulan lalu. Keluhan ini mencuat dan menjadi perbincangan hangat di kalangan pewarta daerah.
Kekecewaan ini terekspos luas di grup WhatsApp “Ruang Fakta Kabupaten Mesuji” pada hari Senin, 1 September 2025. Para wartawan mengungkapkan kegelisahan mereka mengenai ketidakjelasan kapan dana publikasi yang telah disepakati dan ditayangkan akan dicairkan oleh pihak DPRD Mesuji.
Salah satu wartawan yang merasa kecewa dan dirugikan bahkan menyampaikan sindiran terbuka yang berisi keresahan para jurnalis.
”Ape kabar DPRD Mesuji, masih berlaku kah tagihan kita ini…😇😇
Bukan lagi Lupe, sudah menunggu beberapa bulan namun hilalnya belum kelihatan sampai skarang.., ape nak dihapuskan juga tagihan ini😁” tulis wartawan tersebut, yang menunjukkan penantian panjang yang tanpa kepastian
Berdasarkan salah satu bukti pengeluaran yang beredar, pembayaran tersebut terkait kegiatan “Peningkatan Kapasitas (DPRD) sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan 1 Kegiatan bulan Juni 2025” dengan nominal pembayaran Satu Juta Rupiah (Rp1.000.000) untuk biaya jasa Iklan/Media, Rincian, dan Pemasukan Advartorial (ONLINE) kepada media tertentu.
Meskipun bukti pengeluaran (BKP) telah dibuat, penundaan pembayaran ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan mitra media.
Penundaan pembayaran honor ini dikhawatirkan mengganggu operasional media dan kesejahteraan jurnalis di Kabupaten Mesuji, yang telah menjalankan tugas publikasi sesuai dengan kontrak kerja sama.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi maupun tanggapan dari pihak terkait di Sekretariat DPRD Kabupaten Mesuji mengenai alasan di balik penundaan pembayaran yang telah berlangsung selama tiga bulan ini, sehingga kepastian pembayaran bagi para mitra media masih menjadi tanda tanya.
